Dua Jendral Polisi Jadi Plt Gubernur, Fahri Hamzah: Ini Konsolidasi Politik Jokowi

Mesothelioma Law Firm, Donate Car to Charity California, Donate Car for Tax Credit, Donate Cars in MA, Donate Your Car Sacramento, How to Donate A Car in California, Sell Annuity Payment, Donate Your Car for Kids, Asbestos Lawyers, Structures Annuity Settlement, Car Insurance Quotes Colorado, Annuity Settlements, Nunavut Culture, Dayton Freight Lines, Hard drive Data Recovery Services, Donate a Car in Maryland, Motor Replacements, Cheap Domain Registration Hosting, Donating a Car in Maryland, Donate Cars Illinois.

POJOKSATU.id, JAKARTA – Dua jendral polisi aktif ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur, yakni di Sumatera Utara dan Jawa Barat.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berkomentar dingin.

Akan tetapi, ia mengakui bahwa penunjukkan tersebut memang tidak melanggar aturan hukum.

“Dengan penjelasan yang komperehensif, bahwa (penunjukan Plt dari Polri) tidak melanggar UU, ini adalah keputusan kabinet,” ujar Fahri di Gedung Senayan, Jakarta, Jumat (26/1).

Namun, Fahri curiga dengan alasan Kemendagri yang menyebut penunjukkan dua jendral tersebut yakni untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan Pilgub 2018.

Ia menduga, ada maksud lain yang tersembunyi dari penjukkan tersebut.

Sebab, kebijakan itu justru menimbulkan banyak kecurigaan dari publik.

Bahkan, bisa jadi penunjukan petinggi Polri itu sebagai upaya konsolidasi kekuatan oleh Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2019.

“Alasan untuk curiga itu banyak. Muaranya itu adalah konsolidasi bagi Jokowi,” tuturnya.

Karena itu, lanjut Fahri, sudah semestinya Presiden Jokowi mengambil sikap.

“Mestinya Pak Jokowi ambil sikap,” tegas Fahri.

Selain itu, Fahri mempertanyakan Kemendagri yang tidak mengangkat beberapa nama dari jajaran pejabat Kemendagri untuk posisi Plt kepala daerah.

“Masa dari sebanyak itu (petinggi Kemendagri), enggak ada yang bisa ambil komando?” sindir Fahri.

Pernyataan Fahri ini berbeda dengan Ketua DPP Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman yang menilai keputusan tersebut bertentangan dengan Undang-undang.

Yakni Pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

“Dalam pasal tersebut tidak tertulis ‘atau yang sederajat’. Nomenklatur pimpinan tinggi madya adalah untuk jabatan Pegawai Negeri Sipil,” tegasnya, Jumat (26/1/2018).

Dengan pernyataan pasal tersebut, lanjutnya, tidak bisa dianalogikan pimpinan tinggi madya PNS sederajat dengan jendral.

“Tidak bisa dianalogikan pimpinan tinggi madya PNS sederajat dengan Jenderal bintang tiga Polri, karena memang tidak ada aturannya,” bebernya.

Alasan lain yakni Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Irjen Mochamad Iriawan maupun Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Martuani Sormin harus mengundurkan diri lebih

dulu.

Hal itu sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) PP Nomor 11/2017 dimana sebelumnya mengisi jabatan tinggi madya, harus mengundurkan diri.

“Saya tidak tahu apakah peraturan yang belum berusia enam bulan ini sudah dirubah demi memuluskan usulan Mendagri atau belum,”

“Tapi yang jelas aturan tersebut tersebut justru untuk mengoreksi aturan sebelumnya yang banyak ditentang karena tidak ada keharusan mundur,” tegasnya.

Untuk diketahui, dua jendral polisi aktif ditunjuk Kemdendagri menjadi Plt gubernur karena gubernur definitifnya mengikuti Pilgub 2018.

Keduanya adalah Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Irjen Mochamad Iriawan yang akan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat.

Sedangkan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Martuani Sormin akan menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara.

Sampai saat ini, Mendagri juga masih menunggu kepres dari Presiden Jokowi terkait penunjukkan dua jendral polisi tersebut sebagai Plt gubernur.